Sejarah

Berdirinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesawaran awalnya merupakan pengembangan tupoksi kelitbangan yang ada pada Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Pesawaran yang sudah tidak memadai lagi untuk menangani tupoksi kelitbangan yang lebih besar sehingga Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengambil langkah kebijakan untuk membentuk suatu organisasi perangkat daerah yang disebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kebupaten Pesawaran melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran No. 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran. Dimana Balitbangda merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Hal ini mengingat pentingnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, dan memahami terhadap isu-isu strategis yang terus berkembang sejalan dengan reformasi dan otonomi daerah yang telah berdampak pada perubahan dan dinamika tatanan sosial, ekonomi dan politik, keberadaan dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan terutama dalam segenap penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

Balitbangda Kabupaten Pesawaran memiliki susunan organisasi yang terdiri dari : Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi.

Dengan demikian, keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran sekarang ini diharapkan akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya serta meningkatkan peran sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah, serta dapat dijadikan sebagai “think tank” dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya menghasilkan rumusan kebijakan yang strategik dan menjadi lembaga profesional yang berbasis kompetensi akademis yang mampu melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak pemerintah lainnya maupun non pemerintah.